Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

  Latar Belakang Peraturan Tata Tertib BPD adalah regulasi internal yang wajib disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai amanat Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Tata tertib ini menjadi pedoman kerja agar fungsi legislasi dan pengawasan BPD berjalan tertib, profesional, serta akuntabel. Keberadaan tata tertib semakin diperkuat dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan dasar regulasi ini, tata tertib BPD memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen hukum yang mengikat.   Ruang Lingkup Tata Tertib Tata tertib BPD minimal memuat: 1.      Keanggotaan dan kelembagaan BPD yang mencakup struktur organisasi dan masa jabatan. 2.      Fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD sebagai lembaga legislatif desa. 3.    Waktu mu...

  Pendahuluan Dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan, Pandangan Resmi BPD sering dianggap formalitas administratif. Padahal, dokumen ini memiliki posisi tawar strategis dalam menentukan arah alokasi anggaran desa. Ia bukan sekadar daftar keluhan warga, melainkan kompas kebijakan resmi yang memandu Pemerintah Desa dalam merumuskan RKP Desa 2027. Dasar Regulasi Memasuki tahun perencanaan 2027, dokumen Pandangan Resmi BPD wajib menyesuaikan regulasi terbaru: 1.     UU No. 3 Tahun 2024: Masa jabatan Kepala Desa & RPJM Desa diperpanjang menjadi 8 tahun. 2.    PP No. 16 Tahun 2026: Proporsi belanja desa diatur ketat, maksimal 30% untuk operasional, minimal 70% untuk masyarakat. 3.     Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Musyawarah Desa: Pandangan Resmi BPD wajib dimatangkan melalui sidang internal sebelum Musdes. Sistematika Dokumen Agar kuat secara argume...

  Sawahlunto, Talawi – Tim Pendamping Profesional (TPP) Kota Sawahlunto yang terdiri dari Ir. Yurnalis dan Alsri Ilmennedi, bersama jajaran TPP Kecamatan Talawi yakni Koordinator Al Anshari Azra serta Pendamping Lokal Desa Viviet Edyanti Oviani, melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Kumbayau sekaligus monitoring pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi. Dalam pertemuan tersebut, TPP menekankan pentingnya transparansi pembangunan, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran koperasi sebagai pusat ekonomi desa.  Monitoring dilakukan secara langsung di lokasi pembangunan gerai KDMP untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana, penggunaan anggaran tepat sasaran, dan gerai koperasi dapat segera berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya Gerai KDMP Kumbayau, diharapkan desa memiliki pusat ekonomi mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraa...

  Datar Mansiang – Desa Datar Mansiang  melaksanakan rangkaian kegiatan Forum Rumah Desa Sehat (RDS) dengan fokus utama pada penguatan peran RDS dan percepatan pencegahan stunting. Rapat RDS Desa Datar Mansiang dipimpin langsung oleh Kepala Desa sebagai pembina, didampingi Ketua TP-PKK sebagai koordinator, serta difasilitasi oleh Koordinator TPP Kecamatan Talawi, Al Anshari Azra, bersama Pendamping Lokal Desa Viviet Edyanti Oviani. Hadir lengkap jajaran pengurus RDS, Kader Pembangunan Manusia, bidan desa, kader posyandu, guru PAUD, dan tokoh masyarakat. Agenda utama rapat meliputi: Analisis data layanan kesehatan dan sosial desa. Identifikasi kendala lapangan terkait stunting dan layanan dasar. Kesepakatan intervensi program prioritas. Rekomendasi untuk dimasukkan dalam RKPDes. Dalam diskusi interaktif menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dengan Puskesmas dan perangkat desa. Sementara itu, Berita Acara RDS Stunting Desa Da...

  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penting yang menjadi penjabaran dari RPJM Desa. Penyusunan RKP Desa diarahkan berbasis Indeks Desa (ID) dan SDGs Desa agar pembangunan lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan menuju desa mandiri, adil, dan sejahtera. Penyusunan RKP Desa berlandaskan: UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 tentang Desa (Pasal 79 ayat 2). PP No. 43 Tahun 2014 (Pasal 22 & 115) tentang perencanaan pembangunan desa. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Proses penyusunan RKP Desa   dilakukan melalui beberapa tahapan: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Kepala Desa membentuk tim berjumlah ganjil (min. 7 orang) dengan keterwakilan gender 30%. Pencermatan & Penyelarasan Rencana Kegiatan Mengkaji program dari pusat, provinsi, kabupaten, serta aspirasi masyarakat. Pencermatan Ulang RPJM Desa Menyes...

Peran Strategis BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi ini bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan pengawasan yang baik, kebijakan desa akan selalu selaras dengan aspirasi masyarakat dan aturan hukum. Landasan Hukum Pengawasan BPD memiliki dasar hukum yang kuat: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024). Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa. Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD. Pasal 55 UU Desa menegaskan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa, sehingga BPD memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Tahapan Pengawasan Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui empat tahap: Persiapan – Menentukan fokus, jadwal, dan personel pengawasan. Monitoring & Evaluasi – ...

  Talawi — Aplikasi eHDW 2.0 hadir sebagai inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan Bank Dunia untuk mempercepat penurunan stunting di desa. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program konvergensi stunting berbasis data riil.   Latar Belakang Stunting telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam RPJMN 2015–2019 dan berlanjut hingga RPJMN 2020–2024 dengan target penurunan prevalensi dari 24,4% (2021) menjadi 14% (2024). Dengan adanya Perpres 72 Tahun 2021, aplikasi eHDW diperluas cakupannya untuk: Remaja putri Calon pengantin & pasangan usia subur Anak usia 0–59 bulan Bumil dan Nifas   Fitur Utama eHDW 2.0 1.      Platform Web Digunakan oleh KPM dan Non KPM untuk: Input data kelompok sasaran. Pemetaan fasilitas desa (Dusun, Polindes/Puskesdes, PAUD, Posyandu). Monitoring kinerja KPM dan validasi laporan konvergensi stu...