Pelaksanaan Pemeringkatan BUM Desa Sundak Langit Sungai Betung Datar Mansiang Tahun 2026

Oleh -

 


Talawi, 26 April 2026 – Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sundak Langit Sungai Betung Datar Mansiang telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan BUM Desa sebagai bagian dari program peningkatan tata kelola dan transparansi usaha desa. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Pengurus BUM Desa serta didampingi oleh Korcam Pendamping Desa (PD) Al Anshari Azra dan PLD Viviet Edyanti Oviani, yang memberikan arahan teknis dan pendampingan dalam proses penilaian.
Pemeringkatan ini bertujuan untuk:
a.     Menilai tingkat kesehatan kelembagaan dan usaha BUM Desa.
b.     Mendorong akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.
c.     Memberikan gambaran capaian usaha desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
d.     Menjadi dasar rekomendasi pembinaan dan pengembangan usaha ke depan.
Tahapan kegiatan meliputi:
1.     Sosialisasi indikator pemeringkatan kepada pengurus BUM Desa.
2.   Pengumpulan data berupa laporan keuangan triwulan, administrasi kelembagaan, dan dokumentasi kegiatan usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Korcam PD Al Anshari Azra menekankan pentingnya pemeringkatan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pengurus BUM Desa. Sementara itu, PLD Viviet Edyanti Oviani menjelaskan teknis pemeringkatan dari Login hingga menjawab kuesioner dan upload dokumen pendukung.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Oleh -
Gambar
  1.      Latar Belakang Keputusan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola. Tujuannya adalah memberikan pedoman berupa model dokumen agar desa dapat melaksanakan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. 2.      Dasar Hukum Keputusan ini merujuk pada: 1)     Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP (terakhir diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2022). 2)     Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 3)     Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP. 3.      Isi Keputusan Deputi menetapkan Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang terdiri dari 4 lampiran utama: a.      Lampiran I – Model Dokumen Perencan...
Read more »

Rembuk Stunting Desa Kumbayau 2026 : Komitmen Bersama Cegah Stunting

Oleh -
Gambar
  Kumbayau, 22 Mei 2026 – Pemerintah Desa Kumbayau melaksanakan Rembuk Stunting Desa Tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam memperkuat konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Jalannya Acara Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan resmi oleh Kepala Desa yang diwakili Zalman Alfarisi. Beberapa agenda penting yang berlangsung antara lain: 1.      Paparan Mekanisme Rembuk Stunting oleh Koordinator PD, Al Anshari Azra. 2.      Arahan dari UPTD Puskesmas serta Camat Kecamatan Talawi. 3.      Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), Nelly Sovia. 4.      Pembahasan dan penyepakatan usulan kegiatan prioritas dipimpin oleh Lailatul Padilah, Kaur Perencanaan Desa. 5.     Kesepakatan Bersama Melalui musyawarah, peserta menyepakati sejumlah program prioritas untuk mempe...
Read more »