Perpajakan BUM Desa

 

Badan usaha milik desa atau biasa dikenal dengan sebutan BUM Desa, saat ini telah menempati posisi yang sangat strategis dalam konstelasi transformasi ekonomi nasional yang berakar dari wilayah perdesaan di seluruh Indonesia.

Sejak diberlakukannya regulasi mengenai status hukum entitas desa yang lebih mandiri, setiap unit usaha yang didirikan oleh desa memiliki mandat besar untuk mengelola potensi ekonomi, memanfaatkan kekayaan aset, serta mengembangkan investasi produktif demi tercapainya kesejahteraan masyarakat luas. Namun, seiring dengan penguatan kedudukan hukum sebagai badan hukum yang sah, muncul tantangan administratif baru yang sering kali menjadi hambatan bagi para pengelola di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap sistem perpajakan nasional yang kian modern dan terintegrasi.

Banyak jajaran pengurus serta perangkat desa yang masih sering terjebak dalam kebingungan administratif saat harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan yang akuntabel. Kebingungan utama yang sering ditemui biasanya terletak pada ketidakmampuan dalam membedakan peran serta fungsi perpajakan antara pemerintah desa sebagai instansi negara dengan badan usaha milik desa sebagai entitas bisnis komersial.

Padahal, pemahaman mengenai batasan kewenangan dan kewajiban ini merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha agar tidak terbebani oleh sanksi denda atau teguran administratif dari otoritas pajak yang dapat mengganggu arus kas serta merusak reputasi lembaga ekonomi desa tersebut di mata mitra strategis.

Kekeliruan dalam memahami posisi hukum dan perpajakan ini bukan sekadar masalah teknis salah catat dalam buku jurnal, melainkan merupakan isu prinsipil yang dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius bagi keuangan desa secara keseluruhan.

Artikel ini disusun untuk membahas secara mendetail, akurat, dan mendalam mengenai seluk-beluk aturan pajak agar operasional bisnis desa Anda berjalan sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan tata kelola yang tertib, entitas ekonomi desa dapat bertransformasi menjadi korporasi kerakyatan yang tangguh, kredibel, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui ketaatan dalam menunaikan kewajiban kenegaraan secara tertib dan disiplin.

Kedudukan Hukum dan Transformasi Entitas Bisnis Desa

Lahirnya kebijakan nasional mengenai tata kelola ekonomi desa membawa perubahan paradigma yang sangat besar dalam cara pandang negara terhadap unit bisnis di tingkat tapak. Sebelum adanya pembaruan regulasi yang komprehensif, unit usaha desa sering kali hanya diposisikan sebagai unit kerja tambahan atau sekadar sayap bisnis yang melekat secara administratif pada instansi pemerintah desa.

Transformasi ini secara formal dikukuhkan melalui PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi ini menegaskan bahwa badan usaha desa bukan lagi sekadar program pemberdayaan, melainkan entitas yang telah diakui sepenuhnya sebagai badan hukum mandiri. Entitas ini memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari entitas pendirinya, yaitu pemerintah desa, sehingga memiliki fleksibilitas dalam menjalin kerjasama profesional dengan berbagai pihak eksternal maupun lembaga keuangan.

Secara otomatis, pengakuan sebagai badan hukum yang mandiri ini menjadikan unit bisnis desa sebagai subjek pajak badan dalam kerangka sistem perpajakan nasional. Sebagai entitas yang berdiri sendiri secara yuridis, kewajiban untuk memiliki nomor pokok wajib pajak yang terpisah dari instansi pemerintah desa menjadi sebuah keharusan yang mutlak dan tidak dapat ditawar.

Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur kedudukan subjek pajak badan secara komprehensif. Sumber pendapatan, mekanisme pengelolaan modal, hingga cara eksekusi belanja operasionalnya memiliki prinsip yang sangat berbeda dengan tata kelola keuangan instansi pemerintah yang bersifat birokratis. Dasar hukum yang memayungi kewajiban ini sangat kuat, mencakup undang-undang mengenai desa terbaru yakni UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menuntut transparansi tata kelola aset dan ekonomi desa secara menyeluruh.

Pemisahan administrasi yang sangat tegas ini merupakan salah satu indikator utama dari tingkat kedewasaan dan profesionalisme tata kelola pemerintahan desa yang modern. Pimpinan desa harus secara konsisten menekankan pentingnya pemisahan antara urusan administratif pemerintahan dengan urusan manajerial unit usaha komersial.

Arahan strategis ini sangat krusial agar seluruh kegiatan ekonomi, termasuk proyek pembangunan sarana prasarana unit usaha, dapat berjalan secara akuntabel dan terhindar dari tumpang tindih fungsi yang dapat memicu masalah hukum di kemudian hari. Dengan kemandirian ini, unit bisnis desa memiliki otoritas penuh untuk mengatur strategi bisnisnya sendiri demi memaksimalkan laba yang nantinya akan disetorkan kembali sebagai pendapatan asli desa.

Perbedaan Mendasar Instansi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Kesalahan administratif yang paling sering ditemukan dalam evaluasi di lapangan adalah adanya kecenderungan untuk menyamakan tata cara pengelolaan keuangan instansi desa dengan entitas bisnisnya, terutama pada saat melakukan pengadaan barang atau jasa operasional.

Terdapat garis pemisah yang sangat tegas antara kedua entitas tersebut yang wajib dipahami oleh seluruh pengurus, bendahara, maupun dewan pengawas. Tanpa pemahaman yang jernih mengenai perbedaan peran ini, risiko terjadinya kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sah akan sangat besar dan dapat merugikan pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan desa.

Pemerintah desa dalam struktur tata kelola keuangan negara berstatus sebagai instansi pemerintah atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tingkat dasar. Sebagai instansi, pemerintah desa diwakili oleh bendahara atau kepala urusan keuangan yang memiliki fungsi resmi sebagai pemotong atau pemungut pajak negara atas transaksi yang menggunakan anggaran desa.

Fungsi pemungutan ini diatur secara sangat ketat melalui PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak. Hal ini berarti, pada saat membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja desa, instansi wajib mengambil sebagian uang yang seharusnya dibayarkan kepada rekanan untuk disetorkan langsung ke kas negara sebagai bentuk ketaatan pada regulasi pusat.

Sebaliknya, badan usaha milik desa berstatus murni sebagai pelaku usaha atau entitas bisnis komersial yang tunduk pada aturan akuntansi komersial dan hukum privat. Oleh karena itu, ketentuan pemungutan pajak yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah sama sekali tidak dapat diterapkan bagi entitas bisnis desa dalam transaksi hariannya.

Saat melakukan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan operasional usahanya, entitas bisnis desa bertindak layaknya pembeli atau konsumen komersial pada umumnya di pasar bebas. Mereka wajib membayar seluruh tagihan secara penuh sesuai dengan nilai faktur yang diberikan oleh penyedia atau vendor tanpa melakukan pemotongan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai secara mandiri, kecuali jika entitas tersebut telah memiliki status hukum khusus sebagai pemungut tertentu yang ditunjuk langsung oleh direktorat jenderal pajak.

Mekanisme Belanja Barang dan Jasa yang Sesuai Aturan

Kita bedah lebih mendalam mengenai rincian kewajiban pada saat eksekusi belanja agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang membingungkan petugas di lapangan.

Bagi instansi pemerintah desa, kewajiban pajak selalu melekat pada setiap transaksi yang dieksekusi oleh bendahara menggunakan dana publik. Berikut adalah beberapa poin teknis yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa:

• Saat melakukan pembelian inventaris kantor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa, bendahara memiliki kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai dari pihak rekanan.
• Bendahara juga wajib memotong pajak penghasilan sesuai dengan jenis transaksi dan batasan nilai yang diatur dalam regulasi keuangan negara.
• Seluruh proses penyetoran pajak dilakukan menggunakan nomor pokok wajib pajak milik instansi pemerintah desa dan harus dilaporkan melalui sistem surat pemberitahuan secara berkala.
• Pelaporan transaksi non-tunai melalui sistem informasi keuangan desa sangat membantu dalam memantau kepatuhan ini secara akurat.

Namun, mekanisme perpajakan instansi pemerintah tersebut dilarang keras untuk diadopsi atau ditiru oleh unit usaha komersial desa. Hal ini juga dipertegas dalam PMK Nomor 59/PMK.03/2022 yang menggarisbawahi tata cara pengecualian dan batasan wewenang instansi. Pajak yang melekat pada transaksi belanja operasional unit usaha ditangani secara langsung oleh pihak penyedia barang atau jasa yang bersangkutan sebagai pihak penjual. Beberapa ketentuan yang berlaku bagi unit usaha antara lain:

• Harga barang atau jasa yang dibayarkan oleh pengurus unit usaha biasanya sudah mencakup komponen pajak pertambahan nilai jika pihak penjual telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
• Pengurus unit usaha tidak memiliki otoritas hukum kenegaraan untuk memotong pajak penghasilan pihak ketiga secara sepihak dalam transaksi jual beli umum di pasar.
• Seluruh pembayaran wajib dilakukan sesuai dengan total tagihan yang tertera dalam faktur tanpa adanya pengurangan nilai untuk setoran pajak mandiri oleh pihak pembeli.
• Sistem akuntansi komersial yang digunakan oleh unit usaha desa harus dipisahkan secara total dari sistem informasi keuangan instansi pemerintah guna menghindari kerancuan dalam pencatatan aset dan kewajiban negara.

Jenis Pajak Utama yang Wajib Dikelola Pengurus Desa

Terdapat beberapa jenis pajak utama yang akan selalu bersinggungan dengan jalannya operasional komersial di tingkat perdesaan. Jajaran pengurus harus menguasai fundamental perpajakan ini agar mampu menyusun perencanaan keuangan yang akurat, menentukan harga pokok produksi yang kompetitif, serta membuat proyeksi laba bersih dengan tingkat presisi yang tinggi.

Tanpa penguasaan terhadap jenis pajak ini, bisnis desa akan sulit bersaing karena struktur biayanya tidak mencerminkan beban pajak yang sesungguhnya harus ditanggung oleh entitas bisnis.

Jenis pajak pertama yang paling mendasar adalah pajak penghasilan badan. Pajak ini dikenakan atas setiap penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh unit usaha dari seluruh rangkaian kegiatan komersialnya selama satu tahun pajak.

Mengingat sebagian besar unit bisnis di desa saat ini masih masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, mereka mendapatkan keistimewaan hukum untuk memanfaatkan skema pajak penghasilan final dengan tarif sebesar nol koma lima persen dari total omzet bruto bulanan. Fasilitas kemudahan ini diatur secara spesifik dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Tarif yang sangat terjangkau ini sengaja diberikan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di akar rumput agar arus kas usaha tetap lancar dan berkelanjutan tanpa beban penghitungan pajak yang terlampau rumit di masa awal berdiri.

Jenis pajak kedua adalah pajak pertambahan nilai yang merupakan pungutan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Pengurus unit usaha wajib melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah skala usahanya sudah memenuhi syarat batasan nilai peredaran bruto untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

Apabila akumulasi pendapatan telah melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang, maka entitas bisnis desa tersebut wajib memungut tambahan pajak sebesar sebelas persen pada setiap naskah faktur penjualan produk atau jasanya kepada konsumen. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan oleh direktorat jenderal pajak demi keabsahan transaksi.

Kewajiban Pajak Penghasilan Karyawan dan Pajak Daerah

Selain pajak yang melekat pada bisnis secara institusional, terdapat pula kewajiban pajak penghasilan pasal dua puluh satu yang akan muncul apabila unit usaha desa mulai membayarkan gaji, tunjangan, atau honorarium secara rutin kepada jajaran direksi maupun staf operasionalnya.

Pengurus memiliki tanggung jawab penuh sebagai pemberi kerja untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang diterima oleh para pekerjanya sesuai dengan tarif progresif atau aturan yang berlaku bagi pegawai tetap maupun tidak tetap. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hak pekerja dan bukti nyata bahwa unit usaha desa dijalankan sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang profesional dan patuh hukum.

Jenis pajak ketiga yang tidak kalah penting mencakup pajak bumi dan bangunan serta berbagai macam pajak daerah atau retribusi lainnya. Dasar pengenaan pungutan di tingkat daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Apabila kegiatan komersial desa memanfaatkan aset fisik berupa tanah seluas tertentu, mengelola gedung pertemuan untuk disewakan, mengelola pasar desa, menyediakan lahan parkir berbayar, atau mengelola area pariwisata, maka terdapat kewajiban retribusi daerah yang harus ditunaikan secara disiplin. Kontribusi ini sangat penting sebagai bentuk dukungan langsung desa terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang nantinya akan disalurkan kembali oleh pemerintah kabupaten untuk pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah perdesaan tersebut.

Simulasi Transaksi Perpajakan pada Berbagai Divisi Usaha

Memberikan gambaran yang hanya bersifat teoritis saja tentu tidak akan cukup untuk menghindarkan para pengelola dari kesalahan pencatatan di lapangan yang sering kali membingungkan. Berikut adalah beberapa simulasi perlakuan perpajakan pada divisi operasional yang paling dominan dijalankan oleh desa-desa di Indonesia guna memberikan panduan praktis bagi pengelola. Setiap jenis usaha memiliki karakteristik transaksi yang unik sehingga memerlukan pendekatan administrasi pajak yang berbeda pula namun tetap dalam satu payung hukum yang sama.

Simulasi pertama berfokus pada unit bisnis ritel atau toko desa yang menyuplai berbagai kebutuhan bahan pokok dan material bangunan bagi warga. Ketentuan yang berlaku adalah:

• Apabila unit bisnis ritel tersebut belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka konsumen cukup membayar harga barang sesuai dengan label yang tertera tanpa ada tambahan pungutan pajak pada naskah nota pembelian.
• Pengelola unit ritel wajib mencatat setiap transaksi harian tersebut sebagai omzet atau pendapatan kotor dalam buku kas harian secara tertib.
• Pada setiap akhir bulan, seluruh total omzet harian tersebut diakumulasikan untuk dihitung kewajiban pajak penghasilan finalnya sesuai dengan tarif 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022.
• Jika di masa depan skala usaha terus berkembang dan menembus batas pengusaha kena pajak, maka harga jual di rak harus disesuaikan guna mengakomodasi pungutan pajak sebelas persen yang harus disetor ke kas negara secara berkala.

Simulasi kedua melibatkan sektor pariwisata dan unit kuliner desa yang memiliki perputaran uang tunai harian yang cukup cepat dan melibatkan banyak konsumen dari luar wilayah. Dalam sektor ini, harga tiket masuk kawasan wisata atau menu makanan yang disajikan kepada pengunjung biasanya sudah dihitung secara final oleh pihak pengelola dengan memasukkan unsur pajak daerah jika memang telah ditetapkan melalui peraturan bupati setempat.

Tidak diperbolehkan adanya aktivitas pemotongan pajak penghasilan secara mandiri di meja kasir oleh pihak konsumen maupun oleh petugas desa tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Seluruh arus kas masuk dicatat sebagai pendapatan kotor harian yang kemudian akan dihitung kewajiban pajaknya berdasarkan total omzet bulanan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tiba.

Pajak pada Layanan Utilitas dan Jasa Masyarakat

Simulasi ketiga berpusat pada layanan utilitas masyarakat, seperti pengelolaan sistem air bersih desa yang membutuhkan pencatatan yang sangat rapi karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat pelayanan rutin. Ketentuan perpajakannya adalah:

• Iuran pemakaian air bersih bulanan yang disetorkan oleh warga kepada petugas meteran wajib dicatat secara utuh sebagai pendapatan dari sektor layanan jasa.
• Pihak pengelola tidak diperkenankan untuk memotong iuran warga tersebut dengan dalih setoran pajak sebelum uang tersebut masuk ke dalam sistem pembukuan resmi unit usaha.
• Akumulasi dari seluruh iuran satu desa akan menjadi dasar penghitungan peredaran bruto bulanan yang kemudian dihitung persentase pajak penghasilan badannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku untuk jenis layanan utilitas publik di desa.
• Ketertiban dalam pencatatan iuran ini akan menjamin transparansi pengelolaan sumber daya air desa di hadapan forum musyawarah desa serta memenuhi standar pelaporan perpajakan yang baik.

Layanan jasa lain seperti penyewaan alat berat atau jasa angkutan desa juga mengikuti pola yang serupa, di mana pendapatan kotor menjadi dasar utama penghitungan pajak. Kejelasan mengenai siapa yang menanggung beban pajak dalam naskah perjanjian kerjasama dengan pihak luar juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sejak awal guna menghindari perselisihan nilai kontrak di kemudian hari.

Kesalahan Administratif yang Berpotensi Dampak Fatal

Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi rutin yang dilakukan di berbagai wilayah, telah teridentifikasi beberapa pola kesalahan administratif yang terus berulang dan memiliki potensi besar untuk memicu teguran keras dari otoritas perpajakan nasional. Kesalahan-kesalahan ini sering kali berawal dari niat yang baik namun tidak didasari oleh pemahaman regulasi yang benar, sehingga justru merugikan posisi hukum pemerintah desa maupun pengelola unit usaha.

Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah ketika pengurus unit bisnis memposisikan diri mereka seolah-olah berperan layaknya bendahara negara yang memiliki otoritas pemungutan pajak. Mereka secara keliru melakukan pemotongan pada tagihan pihak ketiga saat melakukan pembelian mesin produksi atau material bangunan, dengan asumsi bahwa dana yang digunakan bersumber dari penyertaan modal desa yang berasal dari dana publik.

Pemotongan pajak secara ilegal ini mengakibatkan laporan keuangan pihak ketiga menjadi tidak seimbang dan menyalahi yurisdiksi kewenangan perpajakan korporasi, karena unit bisnis desa bukanlah instansi pemungut pajak pemerintah sebagaimana yang diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kesalahan kedua justru berakar pada kelalaian instansi pemerintah desa dalam menjalankan peran fungsinya. Bendahara desa sering kali mencairkan dana proyek pembangunan atau pengadaan barang tanpa melakukan pemotongan pajak yang diwajibkan oleh regulasi, dengan alasan merasa kasihan kepada rekanan lokal atau ingin mempermudah proses administrasi.

Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap amanah peraturan menteri keuangan yang menugaskan instansi desa sebagai ujung tombak negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari setiap transaksi belanja negara di tingkat desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kesalahan ketiga adalah adanya pengabaian terhadap kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT badan. Banyak pengurus unit bisnis desa yang beranggapan bahwa setelah mereka membayar persentase pajak final setiap bulannya, maka tugas dan kewajiban perpajakan mereka telah selesai sepenuhnya.

Padahal, penyampaian naskah laporan SPT tahunan adalah kewajiban administratif tertinggi yang berfungsi sebagai bukti transparansi kinerja keuangan selama satu tahun penuh kepada negara. Kelalaian dalam melaporkan SPT ini dapat mengakibatkan pembekuan status nomor pokok wajib pajak yang akan menyulitkan desa saat akan mengajukan kerjasama perbankan, mengajukan perizinan, atau mengikuti tender pengadaan di masa depan.

Kepatuhan Administrasi sebagai Fondasi Kemandirian Desa

Pajak bukanlah sebuah beban operasional yang harus dimanipulasi, dihindari, atau dipandang sebagai pengurang keuntungan semata, melainkan merupakan bagian integral dari tanggung jawab profesional sebuah badan hukum yang kredibel. Dengan memahami secara komprehensif mengenai letak perbedaan peran antara instansi desa sebagai entitas pemungut pajak dan unit usaha desa sebagai pembayar wajib pajak badan, maka tata kelola keuangan desa akan menjadi jauh lebih transparan, modern, dan terhindar dari sanksi denda yang tidak perlu. Kepatuhan perpajakan merupakan investasi reputasi yang akan memudahkan unit usaha desa untuk naik kelas menjadi entitas bisnis yang lebih besar dan profesional.

Penerapan administrasi yang tertib, pemanfaatan sistem digitalisasi yang tepat guna seperti penggunaan aplikasi akuntansi komersial dan sistem informasi keuangan desa, serta pemisahan pembukuan yang ketat adalah kunci utama menuju kemandirian ekonomi desa seutuhnya.

Kepatuhan entitas bisnis desa dalam menunaikan setiap kewajiban pajak dari hasil usahanya merupakan wujud nyata dari kontribusi ekonomi akar rumput bagi kesuksesan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui kepatuhan yang konsisten dan jujur, kita bersama-sama mampu mewujudkan ekosistem usaha desa yang kredibel, akuntabel, dan siap untuk bersaing secara sehat di era digital yang penuh dengan peluang ekonomi baru.

Kesadaran akan pentingnya pajak juga harus disosialisasikan kepada seluruh warga agar mereka memahami bahwa kontribusi yang diberikan melalui iuran layanan desa atau pembelian produk desa juga ikut membantu pembangunan negara. Desa yang taat pajak akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat mengajukan usulan bantuan pembangunan kepada pemerintah kabupaten maupun pusat.

Materi perpajakan ini sebagai bekal pengetahuan untuk membangun sistem keuangan desa yang kokoh demi masa depan generasi desa yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi di kancah nasional.

Aspek Perbandingan Perpajakan Desa	Instansi Pemerintah Desa (Bendahara)	Unit Usaha Bisnis Desa (Direksi)
Status Hukum Entitas	Instansi Pemerintah atau Penyelenggara Negara.	Badan Hukum Komersial atau Pelaku Usaha.
Peran dalam Perpajakan	Pemotong dan Pemungut Pajak Pihak Lain.	Pembayar Wajib Pajak Badan Mandiri.
Mekanisme Belanja Barang	Wajib memotong PPh dan memungut PPN rekanan.	Membayar tagihan secara penuh kepada vendor.
Dasar Aturan Teknis	PMK No. 58/PMK.03/2022 tentang Instansi Pemerintah.	Ketentuan Umum Perpajakan dan PP No. 55/2022.
Kewajiban Pelaporan	Laporan Masa dan SPT Tahunan Instansi.	Laporan Masa (PPh Final) dan SPT Tahunan Badan.
NPWP yang Digunakan	Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi Pemerintah.	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Mandiri.
Sanksi Kelalaian	Teguran Administratif dan Temuan Audit Inspektorat.	Sanksi Denda Pajak dan Pembekuan Izin Usaha.