Sinergi Pendanaan KDKMP: Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi Bergerak Bersama

Oleh -

 


Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor 100.3.1.3/3507/SJ tanggal 8 April 2026 menegaskan pentingnya sinergi pendanaan bersama untuk percepatan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Tujuan Utama

1.     Mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan koperasi desa/kelurahan.

2.     Menjamin dukungan anggaran melalui APBD provinsi/kabupaten/kota maupun APB Desa.

3.     Mendorong kolaborasi lintas pemerintahan agar pembangunan koperasi desa berjalan efektif dan transparan.

Langkah Strategis

1.     Sinergi Pendanaan

  1. Desa, kabupaten/kota, dan provinsi bersama-sama menyiapkan lahan atau melakukan pengadaan tanah.
  2. Dukungan anggaran dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah/desa.

2.     Peran Kabupaten/Kota

a.   Diskop dan DPMD melakukan identifikasi kebutuhan anggaran.

b.   Bappeda dan BPKAD menggelar Rakor bersama kepala desa, BPD, dan Dandim untuk menyepakati dukungan anggaran.

c.   Hasil kesepakatan dilaporkan ke gubernur melalui Sekda provinsi.

3.     Peran Provinsi

a.     Bappeda provinsi mengoordinasikan Rakor tingkat provinsi dengan menghadirkan bupati/wali kota, perangkat daerah, dan unsur TNI.

b.     Kesepakatan menjadi dasar penyesuaian penganggaran di APBD provinsi/kabupaten/kota dan APB Desa.

4.     Penganggaran

  1. Melalui APBD sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
  2. Melalui APB Desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
  3. Bantuan keuangan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota atau desa.

5.     Pengadaan Lahan/Tanah

  1. Kabupaten/kota mengikuti ketentuan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023.
  2. Desa wajib transparan, partisipatif, dan mendapat pengawasan APIP serta APH.

6.     Pembinaan dan Pengawasan

  1. Gubernur membina kabupaten/kota.
  2. Bupati/Wali Kota membina perangkat daerah dan desa.
  3. Laporan pelaksanaan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satgas Nasional.

Dengan adanya sinergi pendanaan ini, pembangunan koperasi desa/kelurahan Merah Putih diharapkan berjalan lebih cepat, terarah, dan mampu memperkuat ekonomi desa. Kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar koperasi desa benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Oleh -
Gambar
  1.      Latar Belakang Keputusan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola. Tujuannya adalah memberikan pedoman berupa model dokumen agar desa dapat melaksanakan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. 2.      Dasar Hukum Keputusan ini merujuk pada: 1)     Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP (terakhir diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2022). 2)     Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 3)     Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP. 3.      Isi Keputusan Deputi menetapkan Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang terdiri dari 4 lampiran utama: a.      Lampiran I – Model Dokumen Perencan...
Read more »

Rembuk Stunting Desa Kumbayau 2026 : Komitmen Bersama Cegah Stunting

Oleh -
Gambar
  Kumbayau, 22 Mei 2026 – Pemerintah Desa Kumbayau melaksanakan Rembuk Stunting Desa Tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam memperkuat konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Jalannya Acara Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan resmi oleh Kepala Desa yang diwakili Zalman Alfarisi. Beberapa agenda penting yang berlangsung antara lain: 1.      Paparan Mekanisme Rembuk Stunting oleh Koordinator PD, Al Anshari Azra. 2.      Arahan dari UPTD Puskesmas serta Camat Kecamatan Talawi. 3.      Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), Nelly Sovia. 4.      Pembahasan dan penyepakatan usulan kegiatan prioritas dipimpin oleh Lailatul Padilah, Kaur Perencanaan Desa. 5.     Kesepakatan Bersama Melalui musyawarah, peserta menyepakati sejumlah program prioritas untuk mempe...
Read more »

Pelaksanaan Pemeringkatan BUM Desa Sundak Langit Sungai Betung Datar Mansiang Tahun 2026

Oleh -
Gambar
  Talawi, 26 April 2026 – Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sundak Langit Sungai Betung Datar Mansiang telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan BUM Desa sebagai bagian dari program peningkatan tata kelola dan transparansi usaha desa. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Pengurus BUM Desa serta didampingi oleh Korcam Pendamping Desa (PD) Al Anshari Azra dan PLD Viviet Edyanti Oviani, yang memberikan arahan teknis dan pendampingan dalam proses penilaian. Pemeringkatan ini bertujuan untuk: a.      Menilai tingkat kesehatan kelembagaan dan usaha BUM Desa. b.      Mendorong akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. c.       Memberikan gambaran capaian usaha desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. d.      Menjadi dasar rekomendasi pembinaan dan pengembangan usaha ke depan. Tahapan kegiatan meliputi: 1.      Sosialisasi indikator pemeringkatan kepada pengurus BUM Desa. 2.  ...
Read more »