Rembuk Stunting Desa Datar Mansiang Tahun 2026

Oleh -

 

Forum Musyawarah Penurunan Stunting

Pemerintah Desa Datar Mansiang bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Rembuk Stunting Desa Tahun 2026 pada tanggal 17 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan forum musyawarah antara pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa untuk membahas percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan sumber daya desa.

Tujuan Rembuk Stunting

1. Membahas perumusan kegiatan percepatan penurunan stunting berdasarkan hasil pendataan dan identifikasi masalah.

2. Mendorong komitmen desa untuk mengalokasikan anggaran dalam APBDes.

3.       Mengevaluasi kegiatan tahun berjalan dan menyusun usulan untuk RKP Desa tahun berikutnya.

Data Konvergensi Desa Datar Mansiang (Triwulan II 2026)

  • Skor konvergensi layanan: 69,32% (235 dari 339 layanan).
  • Remaja Putri: 100% pemeriksaan anemia & tablet tambah darah.
  • Ibu Hamil: Pemeriksaan kehamilan masih rendah (25%), konsumsi TTD 75%.
  • Anak 0–59 Bulan: Pemantauan tumbuh kembang 58,49%, imunisasi dasar lengkap 80%.
  • Keluarga Berisiko Stunting: 100% memiliki KK, akses air bersih, jamban sehat, dan jaminan kesehatan.

Peserta Rembuk

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, TPP, BPD, TPPS Desa, KPM, Kader Posyandu, Bidan Desa, TP PKK, tenaga pendidik PAUD/BKB, Karang Taruna, kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta UPTD Puskesmas.

Hasil Rembuk Stunting 2026

1.      Analisis Akar Masalah: Rendahnya cakupan layanan ibu hamil dan balita.

2.      Usulan Program Prioritas:

1)    Peningkatan pemeriksaan kehamilan & konsumsi TTD.

2)    Optimalisasi posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

3)    Pemberian tambahan gizi & konseling bagi anak stunting.

4)    Pelatihan KPM, TPK, dan kader posyandu dengan modul umum.

3.      Komitmen Desa: Meningkatkan realisasi anggaran stunting dan melaksanakan evaluasi minimal dua kali setahun.

4.  Kesepakatan Bersama: Hasil rembuk dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Rembuk dan Sekretaris Rembuk serta Perwakilan dari unsur masyarakat.

Penutup

Rembuk Stunting Desa Datar Mansiang tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting. Dengan keterlibatan multi pihak dan dukungan anggaran desa, diharapkan capaian konvergensi layanan dapat meningkat signifikan pada tahun berikutnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Oleh -
Gambar
  1.      Latar Belakang Keputusan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola. Tujuannya adalah memberikan pedoman berupa model dokumen agar desa dapat melaksanakan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. 2.      Dasar Hukum Keputusan ini merujuk pada: 1)     Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP (terakhir diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2022). 2)     Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 3)     Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP. 3.      Isi Keputusan Deputi menetapkan Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang terdiri dari 4 lampiran utama: a.      Lampiran I – Model Dokumen Perencan...
Read more »

Rembuk Stunting Desa Kumbayau 2026 : Komitmen Bersama Cegah Stunting

Oleh -
Gambar
  Kumbayau, 22 Mei 2026 – Pemerintah Desa Kumbayau melaksanakan Rembuk Stunting Desa Tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam memperkuat konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Jalannya Acara Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan resmi oleh Kepala Desa yang diwakili Zalman Alfarisi. Beberapa agenda penting yang berlangsung antara lain: 1.      Paparan Mekanisme Rembuk Stunting oleh Koordinator PD, Al Anshari Azra. 2.      Arahan dari UPTD Puskesmas serta Camat Kecamatan Talawi. 3.      Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), Nelly Sovia. 4.      Pembahasan dan penyepakatan usulan kegiatan prioritas dipimpin oleh Lailatul Padilah, Kaur Perencanaan Desa. 5.     Kesepakatan Bersama Melalui musyawarah, peserta menyepakati sejumlah program prioritas untuk mempe...
Read more »

Pandangan Resmi BPD: Arah Strategis RKP Desa 2027

Oleh -
Gambar
  Pendahuluan Dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan, Pandangan Resmi BPD sering dianggap formalitas administratif. Padahal, dokumen ini memiliki posisi tawar strategis dalam menentukan arah alokasi anggaran desa. Ia bukan sekadar daftar keluhan warga, melainkan kompas kebijakan resmi yang memandu Pemerintah Desa dalam merumuskan RKP Desa 2027. Dasar Regulasi Memasuki tahun perencanaan 2027, dokumen Pandangan Resmi BPD wajib menyesuaikan regulasi terbaru: 1.     UU No. 3 Tahun 2024: Masa jabatan Kepala Desa & RPJM Desa diperpanjang menjadi 8 tahun. 2.    PP No. 16 Tahun 2026: Proporsi belanja desa diatur ketat, maksimal 30% untuk operasional, minimal 70% untuk masyarakat. 3.     Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Musyawarah Desa: Pandangan Resmi BPD wajib dimatangkan melalui sidang internal sebelum Musdes. Sistematika Dokumen Agar kuat secara argume...
Read more »