SE Mendagri: Penambahan Kode Rekening APBDes untuk Dukungan Koperasi Desa Merah Putih

Oleh -

 


Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.2.3/4716/SJ.

Surat Edaran ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang menjadi landasan antara lain:

1.     UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024).

2.     UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.     UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

4.     PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Desa.

5.     Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penambahan Kode Rekening

Surat Edaran ini menambahkan kode rekening A.1 dan A.2 dalam APBDes, dengan rincian:

A.1. Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, dan Output

  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

·       Jaminan Sosial bagi Anggota BPD (OB/bulan).

  1. Bidang Pertanahan

·       Pengadaan Tanah Kas Desa untuk dukungan KDMP (M²).

  1. Bidang Pembangunan Desa

·       Pengurukan Tanah untuk mendukung KDMP (M²).

A.2. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

  1. Belanja Pegawai

·        Jaminan Kesehatan & Ketenagakerjaan Anggota BPD.

  1. Belanja Modal

·        Pembebasan/Pembelian Tanah.

·        Pembayaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja (pada kegiatan pengurukan/pematangan tanah).

·        Belanja Modal Gedung, Jalan, Jembatan, Irigasi, hingga Jaringan Instalasi.

Tindak Lanjut

Gubernur, Bupati/Wali Kota diminta untuk:

1.     Menyosialisasikan penambahan kode rekening kepada pemerintah desa.

2.     Memastikan implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes.

3.     Menyesuaikan kebijakan pembinaan agar selaras dengan ketentuan baru.

Implikasi bagi Desa

Dengan adanya penambahan kode rekening ini, desa memiliki ruang anggaran yang lebih jelas untuk:

1.     Menjamin kesejahteraan anggota BPD.

2.     Memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja desa.

3.     Mendukung pembangunan fisik koperasi desa sebagai pusat ekonomi baru.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Oleh -
Gambar
  1.      Latar Belakang Keputusan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola. Tujuannya adalah memberikan pedoman berupa model dokumen agar desa dapat melaksanakan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. 2.      Dasar Hukum Keputusan ini merujuk pada: 1)     Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP (terakhir diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2022). 2)     Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 3)     Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP. 3.      Isi Keputusan Deputi menetapkan Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang terdiri dari 4 lampiran utama: a.      Lampiran I – Model Dokumen Perencan...
Read more »

Rembuk Stunting Desa Kumbayau 2026 : Komitmen Bersama Cegah Stunting

Oleh -
Gambar
  Kumbayau, 22 Mei 2026 – Pemerintah Desa Kumbayau melaksanakan Rembuk Stunting Desa Tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam memperkuat konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Jalannya Acara Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan resmi oleh Kepala Desa yang diwakili Zalman Alfarisi. Beberapa agenda penting yang berlangsung antara lain: 1.      Paparan Mekanisme Rembuk Stunting oleh Koordinator PD, Al Anshari Azra. 2.      Arahan dari UPTD Puskesmas serta Camat Kecamatan Talawi. 3.      Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), Nelly Sovia. 4.      Pembahasan dan penyepakatan usulan kegiatan prioritas dipimpin oleh Lailatul Padilah, Kaur Perencanaan Desa. 5.     Kesepakatan Bersama Melalui musyawarah, peserta menyepakati sejumlah program prioritas untuk mempe...
Read more »

Pandangan Resmi BPD: Arah Strategis RKP Desa 2027

Oleh -
Gambar
  Pendahuluan Dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan, Pandangan Resmi BPD sering dianggap formalitas administratif. Padahal, dokumen ini memiliki posisi tawar strategis dalam menentukan arah alokasi anggaran desa. Ia bukan sekadar daftar keluhan warga, melainkan kompas kebijakan resmi yang memandu Pemerintah Desa dalam merumuskan RKP Desa 2027. Dasar Regulasi Memasuki tahun perencanaan 2027, dokumen Pandangan Resmi BPD wajib menyesuaikan regulasi terbaru: 1.     UU No. 3 Tahun 2024: Masa jabatan Kepala Desa & RPJM Desa diperpanjang menjadi 8 tahun. 2.    PP No. 16 Tahun 2026: Proporsi belanja desa diatur ketat, maksimal 30% untuk operasional, minimal 70% untuk masyarakat. 3.     Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Musyawarah Desa: Pandangan Resmi BPD wajib dimatangkan melalui sidang internal sebelum Musdes. Sistematika Dokumen Agar kuat secara argume...
Read more »